PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) TERHADAP TINDAK PIDANA TRAFICKING DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Abstract

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 terdapat beberapa Pasal yang tidak konsisten secara substansi sehingga longgarnya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita di luar negri mengakibatkan mudahnya tenaga kerja Indonesia menjadi sasaran tindak pidana perdagangan orang. Perangkat hukum, gugus tugas, dan infrastruktur untuk menangani rehabilitasi bagi korban perdagangan orang dan sudah menjalankan pemenuhan hak untuk rehabilitasi korban sesuai dengan.

ABSTRACT

Based on empirical evidence, women and children are the group most victims of criminal trafficking. Victims are trafficked not only for the purpose of prostitution or other forms of sexual exploitation, but also include other forms of exploitation, such as forced labor or forced service, slavery, or slavery-like practices. In Law Number 39 of 2004 there are several Articles which is not substantially consistent so that the loosening of legal protection against the workforce of women abroad has made it easy for Indonesian workers to be subjected to criminal trafficking in persons. Legal instruments, task forces, and infrastructure to handle rehabilitation for victims of trafficking in persons and have fulfilled the right to rehabilitate victims according to them.