Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani
Journal Summary Jurnal Ilmiah Rinjani diterbitkan mulai tahun 2015 dengan ISSN (print): 2442-3416 dan ISSN (online): 2714-6049. Frekuensi terbitan sebanyak 2 kali setahun, yaitu bulan Januari dan Juli oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM), Universitas Gunung Rinjani, berisi hasil penelitian dan ulasan ilmiah dalam bidang ilmu-ilmu sosial, hukum, agribisnis, perikanan, pendidikan dan humaniora. Journal Ilmiah Rinjani Terkareditasi (SINTA 6) No. 105/E/KPT/2022 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Journal Ilmiah Rinjani (JIR) was published starting in 2015 with a frequency of 2 times a year ( January and July) by Institute for Research and Community Service (LPPM), Gunung Rinjani University. The Journal Ilmiah Rinjani is a multidisciplinary journal containing research results and scientific reviews in the social sciences, law, agribusiness, fisheries, education, and humanities.The Journal Ilmiah Rinjani Accredited (SINTA 6) No. 105/E/KPT/2022 Ministry of Education, Culture, Research, and Technology. Tools Grammarly, Mendeley, iThenticate, Turnitin
VALIDITAS PEMBUKTIAN MENGGUNAKAN CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE DALAM PERKARA PIDANA MENURUT PEMBAHARUAN KUHAP TAHUN 2025 DAN ASAS KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 777/PID.B/2016/PN JKT.PST)
Hukum Acara Pidana di Indonesia berfungsi sebagai landasan dalam mengatur proses peradilan, termasuk dalam menetapkan status terdakwa dalam kasus pidana. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik dan menimbulkan perdebatan hukum adalah perkara Jessica Kumala Wongso atas dugaan pembunuhan terhadap I Wayan Mirna Shalihin menggunakan racun sianida yang dicampurkan ke dalam kopi. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana bukti tidak langsung atau circumstantial evidence dapat digunakan dalam proses peradilan untuk membentuk keyakinan hakim, meskipun tidak tertulis secara eksplisit dalam KUHAP. Metode yang digunakan bersifat deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan perbandingan normatif terhadap hukum pidana terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 sebagai bentuk bukti pendukung. Dalam kasus Jessica, meskipun tidak ditemukan saksi langsung atau alat bukti yang secara eksplisit menunjukkan keterlibatannya, hakim membangun keyakinan dari rangkaian bukti tidak langsung yang saling mendukung dan konsisten. Pembentukan keyakinan ini menjadi dasar yang sah untuk menetapkan status terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan, kekuatan keyakinan hakim yang lahir dari bukti-bukti berkesinambungan dapat menggantikan keterbatasan bukti langsung tanpa melanggar prinsip hukum acara pidana yang berlaku.
Copyright (c) 2026 Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DAN ANAK PELAKU PADA KEJAHATAN INTRAFAMILIAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Kejahatan intrafamilial yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana menjadi persoalan serius akibat keluarga yang seharusnya menjadi ruang perlindungan justru berubah menjadi lokasi terjadinya kekerasan dan tindak pidana berat. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban dan anak pelaku kejahatan intrafamilial berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta mengkaji hambatan penerapannya Indonesia. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, berita nasional, dan dokumen hukum terkait kasus anak berusia 12 tahun yang diduga membunuh ibu kandungnya di Kota Medan tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak Indonesia telah memberikan perlindungan hukum melalui pendekatan diversi, rehabilitasi, dan kepentingan terbaik bagi anak. Akan tetapi, penerapan perlindungan tersebut masih menghadapi hambatan berupa lemahnya kesiapan aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, minimnya pendampingan psikologis, serta kuatnya stigma sosial masyarakat terhadap anak pelaku tindak pidana berat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban dan anak pelaku kejahatan intrafamilial membutuhkan penguatan rehabilitasi psikologis, pendidikan keluarga, serta peningkatan kualitas sistem peradilan pidana anak agar mampu berjalan lebih efektif dan manusiawi.
PERAN LITERASI INFORMASI DALAM PEMANFAATAN E-JOURNAL SEBAGAI REFERENSI PENYUSUNAN KARYA ILMIAH MAHASISWA UIN SUMATERA UTARA MEDAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran literasi informasi dalam pemanfaatan e-journal sebagai referensi penyusunan karya ilmiah mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan. Literasi informasi merupakan kompetensi penting yang harus dimiliki mahasiswa di era digital agar mampu mengenali kebutuhan informasi, menelusur, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif dan etis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan secara langsung di UIN Sumatera Utara Medan Kampus IV Tuntungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa yang memiliki kemampuan literasi informasi yang baik lebih mampu memanfaatkan e-journal secara optimal melalui berbagai platform seperti Google Scholar dan Garuda untuk mendukung penyusunan karya ilmiah. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa kesulitan dalam menentukan kata kunci pencarian yang tepat, penggunaan fitur pencarian lanjutan, keterbatasan kemampuan berbahasa Inggris, serta kurangnya pemahaman tentang akses basis data akademik yang disediakan perpustakaan. Literasi informasi terbukti berpengaruh terhadap kualitas karya ilmiah yang dihasilkan, di mana mahasiswa dengan kemampuan literasi informasi yang memadai menghasilkan karya ilmiah dengan referensi yang lebih valid, kredibel, dan terkelola dengan baik secara akademik. Penguatan literasi informasi melalui pelatihan dan layanan perpustakaan perlu terus ditingkatkan guna mendukung mutu akademik mahasiswa secara berkelanjutan. Kata Kunci: Literasi Informasi, E-Journal, Karya Ilmiah, Mahasiswa, UIN Sumatera Utara Medan
ANALISIS PERSEPSI MULTIGENERASI TERHADAP KESESUAIAN KOMPENSASI STRATEJIK PADA PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT
Kompensasi merupakan salah satu faktor utama dalam manajemen sumber daya manusia yang berperan dalam memengaruhi motivasi, kepuasan kerja, serta perilaku kerja pegawai. Penelitian ini membahas analisis kesesuaian kompensasi strategis berdasarkan preferensi multigenerasi pada Pengadilan Agama Jakarta Barat. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya ketidakpuasan pegawai terhadap sistem kompensasi serta perbedaan karakteristik generasi yang bekerja dalam satu organisasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian kompensasi dengan preferensi pegawai dari generasi Milenial dan Generasi Z serta dampaknya terhadap pola kehadiran. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara terhadap 53 pegawai. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 77,4% pegawai menyatakan tidak puas terhadap sistem kompensasi yang diterapkan. Generasi Z menunjukkan sensitivitas lebih tinggi terhadap kesesuaian kompensasi dibandingkan Generasi Milenial. Tingkat kehadiran pegawai berada pada kisaran 88%–91% dan relatif stabil, namun tetap dipengaruhi oleh persepsi terhadap kompensasi. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi dengan preferensi multigenerasi berperan dalam menjaga stabilitas kehadiran dan motivasi kerja pegawai.
Copyright (c) 2025 Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani
PERAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DI KOTA KEDIRI
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Inspektorat Daerah Kota Kediri sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah. Latar belakang penelitian ini berangkat dari tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah pada era otonomi, di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan luas melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kondisi tersebut menuntut adanya sistem pengawasan yang efektif guna meminimalkan potensi penyimpangan serta mendukung terwujudnya prinsip good governance. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui studi literatur dan analisis dokumen dari berbagai sumber resmi, seperti laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta dokumen Pemerintah Kota Kediri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah memiliki peran yang cukup signifikan dalam pelaksanaan pengawasan melalui audit, evaluasi, reviu, monitoring, dan pembinaan terhadap perangkat daerah. Peran tersebut turut mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yang salah satunya tercermin dari perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun demikian, pelaksanaan pengawasan masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya koordinasi antara APIP dan Aparat Penegak Hukum (APH), serta adanya laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi. Selain itu, perbedaan interpretasi antara kesalahan administratif dan tindak pidana juga menjadi hambatan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran Inspektorat Daerah Kota Kediri dalam pengawasan keuangan daerah telah berjalan cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan. Upaya perbaikan dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem pengawasan, serta peningkatan sinergi antar lembaga guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif.
PENGARUH KOMPETENSI WIRAUSAHA DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI TERHADAP KINERJA UMKM DI KECAMATAN SELONG KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi wirausaha dan penggunaan teknologi terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Sampel penelitian berjumlah 50 pelaku UMKM yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi wirausaha dan penggunaan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi pelaku usaha dan pemanfaatan teknologi mampu meningkatkan daya saing serta keberhasilan UMKM.
PROKRASTINASI AKADEMIK SEBAGAI PREDIKTOR PERILAKU MENYONTEK PADA MAHASISWA PENGGUNA TEKNOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE
The increasing use of artificial intelligence (AI) in higher education raises concerns regarding academic integrity, particularly cheating behavior. This study aimed to examine the contribution of academic procrastination to cheating behavior among university students who use AI for academic tasks. This quantitative study employed purposive sampling and involved 146 students aged 18–25 years who had actively used AI technology within the last month. The instruments used were the modified Cheating Behaviors Scale and Academic Procrastination Scale. Data were analyzed using simple linear regression. The results indicated that academic procrastination significantly contributed to cheating behavior (F = 65.002; p < 0.01), with an R² value of 0.311. This finding suggests that academic procrastination accounts for 31.1% of the variance in cheating behavior, while 68.9% is influenced by other variables not examined in this study. The results highlight that cheating behavior in the context of AI use is influenced not only by technological factors but also by students’ psychological characteristics. Therefore, strengthening self-regulation, time management skills, and ethical education regarding AI usage is essential to maintain academic integrity.
ANALISIS SISTEM PERSEDIAAN BAHAN BAKU BOX PANEL LISTRIK WALL MOUNTING DENGAN METODE JUST IN TIME PADA
Persediaan bahan baku merupakan faktor penting dalam menunjang kelancaran proses produksi dalam perusahaan. Tanpa adanya persediaan yang cukup, perusahaan akan dihadapkan pada sebuah resiko yaitu tidak dapat memenuhi keinginan dari konsumen. PT Sinar Metrindo Perkasa merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi sejumlah produk box panel listrik. Perusahaan ini masih banyak mengalami kendala dalam penyimpanan bahan baku. Berdasarkan pertimbangan pentingnya membuat pengelolaan bahan baku dengan JIT yang dapat meningkatkan sistem manajemen produksi yang mengurangi biaya inventaris dan memenuhi permintaan dengan tepat waktu. Perhitungan pembelian bahan baku pada pembelian bulan maret 2025 sebanyak 1.754.464, kemudian pada bulan april 2025 sebanyak 1.740.368, lalu kemudian pada bulan mei 2025 sebanyak 1.620.338, pada bulan juni 2025 sebanyak 1.715.975, bulan juli 2025 sebanyak 1.650.992, bulan agustus 2025 sebanyak 1.814.000, kemudian pada bulan september pembelian sebesar 1.913.744, kemudian oktober 2025 sebanyak 1.812.992, pada bulan November terdapat sebanyak 1.856.176 kemudian pada bulan desember 2025 sebesar 1.991.344. dibulan januari 2026 terdapat sebanyak 1.739.712, februari 2026 sebesar 1.848.528. Total pembelian bahan baku selama 12 bulan sebesar 1.848.528. Hasil dari perhitungan dari Economic Order Quantity (EOQ) pemesanan ekonomis sebesar 63,26 m3, hasil dari frekuensi pemesanan sebesar 10,13 kali, menghitung total biaya persediaan 1.821.226.641,39. Hasil dari perhitungan just in time untuk pengiriman paling optimal sebanyak 8 kali, jumlah kuantitas pesenanan optimal dalam sekali pesan bahan baku sebanyak 184,21.
ANALISIS PENGARUH EKSPOR DAN IMPOR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh ekspor dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2020–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder deret waktu tahunan yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS), meliputi data pertumbuhan PDB riil, nilai ekspor, dan nilai impor Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS, didahului oleh uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan ekspor dan impor memiliki daya jelaskan yang tinggi terhadap variasi pertumbuhan ekonomi, yang tercermin dari nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,945. Koefisien regresi ekspor dan impor bertanda positif, sehingga secara ekonomis peningkatan keduanya cenderung diikuti kenaikan pertumbuhan PDB riil. Namun, hasil uji t menunjukkan bahwa pengaruh ekspor dan impor secara parsial tidak signifikan pada taraf signifikansi 5 persen. Temuan ini mencerminkan karakteristik khusus periode pandemi COVID-19 dan fase pemulihan, ketika guncangan terhadap aktivitas produksi, perdagangan global, serta korelasi yang sangat kuat antara ekspor dan impor menyulitkan identifikasi pengaruh parsial masing-masing variabel. Penelitian ini menegaskan pentingnya perdagangan internasional secara simultan bagi dinamika pertumbuhan ekonomi Indonesia.
FINANCIAL LITERACY, DIGITALIZATION KNOWLEDGE, DAN E-PAYMENT SEBAGAI DETERMINAN KINERJA UMKM DI KOTA SEMARANG
Penelitian ini memiliki tujuan menguji pengaruh financial literacy, digitalization knowledge, dan e-payment terhadap kinerja UMKM. Populasi penelitian ini adalah UMKM sektor kuliner yang berada di Kota Semarang. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling yang diperoleh sebanyak 122 sampel, namun terdapat data yang tidak memenuhi kriteria sebanyak 8 sampel, sehingga yang dapat diolah hanya 114 sampel. Data penelitian ini dianalisis menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa financial literacy berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja UMKM, digitalization knowledge berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja UMKM, sementara e-payment berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja. pelaku UMKM sebaiknya tidak hanya meningkatkan financial literacy, tetapi juga menerapkan pengetahuan digital dan memanfaatkan sistem e-payment secara konsisten untuk meningkatkan kinerja.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYANDANG DISABILITAS DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 DAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA
Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyandang disabilitas menimbulkan persoalan serius dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia. Korban tindak pidana berhak memperoleh keadilan, kepastian, dan pemulihan. Pelaku yang menyandang disabilitas juga memiliki hak yang dijamin undang-undang, termasuk hak atas perlakuan adil serta aksesibilitas dalam seluruh proses hukum. Latar belakang inilah yang menjadikan perdebatan mengenai pemidanaan pelaku disabilitas sebagai isu penting untuk ditelaah lebih mendalam. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana pengadilan seharusnya menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyandang disabilitas dengan tetap memenuhi hak korban dan menghormati hak pelaku. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif, yakni menelaah ketentuan hukum yang berlaku, hasil wawancara, dan temuan dari studi terdahulu. Pembahasan menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap pelaku disabilitas harus memperhatikan prinsip non-diskriminasi dan keadilan substantif. Hakim tidak hanya berorientasi pada pembalasan, melainkan juga memilih model pemidanaan yang adaptif seperti rehabilitasi, pidana bersyarat, atau pembinaan sosial. Upaya tersebut menjaga rasa keadilan bagi korban karena pelaku tetap bertanggung jawab, sekaligus melindungi hak pelaku agar tidak mengalami perlakuan diskriminatif. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pemidanaan terhadap penyandang disabilitas tidak boleh mengabaikan hak korban maupun hak pelaku. Keseimbangan antara keduanya mencerminkan komitmen pengadilan dalam menegakkan hukum yang adil, proporsional, dan humanis.
ANALISIS PENGARUH INFLASI, KETIMPANGAN PENDAPATAN DAN ANGGARAN PENDIDIKAN TERHADAP DAYA SAING INDONESIA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi, ketimpangan pendapatan, dan anggaran pendidikan terhadap daya saing Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linier berganda. Data yang digunakan merupakan data sekunder berbentuk time series yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi inflasi, ketimpangan pendapatan, dan anggaran pendidikan, sedangkan variabel dependen adalah daya saing Indonesia. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan inflasi, ketimpangan pendapatan, dan anggaran pendidikan berpengaruh signifikan terhadap daya saing Indonesia. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,742 menunjukkan bahwa sebesar 74,2 persen variasi daya saing Indonesia mampu dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Secara parsial, inflasi dan ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap daya saing Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi dan program pemerataan sosial yang dijalankan pemerintah masih mampu menjaga daya saing nasional. Sementara itu, anggaran pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya saing Indonesia. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan investasi pendidikan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, produktivitas tenaga kerja, dan kemampuan Indonesia dalam menghadapi persaingan global.
ANALISIS KEDISIPLINAN DAN TANGGUNG JAWAB MAHASISWA SEBAGAI BENTUK PENERAPAN ETIKA AKADEMIK
Academic ethics is an important foundation in developing students' integrity within higher education institutions. Discipline and responsibility are the main indicators of academic ethics implementation because they are closely related to compliance with academic regulations and obligations. This study aims to analyze students’ discipline and responsibility as forms of academic ethics implementation. The study employed a descriptive quantitative approach using a survey method involving 75 students from various study programs. Data were collected through a Likert-scale questionnaire and analyzed using descriptive statistics. The results indicate that students demonstrate good levels of discipline and responsibility. The highest discipline indicators were punctuality in attending lectures and timely submission of assignments. Responsibility was reflected through active participation in group assignments, academic honesty, and awareness of citing references properly. These findings suggest that the implementation of academic ethics among students is generally good, although improvements are still needed in time management and independent learning habits. Keywords: academic ethics; discipline; integrity; responsibility; students
FONDASI UNTUK KESUKSESAN DAN KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN
Perkembangan dunia bisnis yang semakin dinamis dan penuh ketidakpastian menuntut perusahaan untuk tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan aspek etika bisnis sebagai dasar keberlanjutan usaha. Berbagai kegagalan perusahaan besar menunjukkan bahwa pengabaian nilai-nilai etika dapat memicu krisis kepercayaan, konflik dengan pemangku kepentingan, serta penurunan reputasi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran etika bisnis sebagai fondasi kesuksesan dan keberlanjutan perusahaan dengan menelaah hubungan antara penerapan prinsip etika dan kinerja jangka panjang perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review dengan mengkaji jurnal ilmiah dan publikasi akademik lima tahun terakhir yang membahas etika bisnis, tata kelola perusahaan, dan keberlanjutan, serta dilengkapi dengan analisis studi kasus PT. Sejahtera Nusantara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip etika bisnis seperti kejujuran, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan konsumen, loyalitas karyawan, dan citra positif perusahaan. Sebaliknya, pelanggaran etika terbukti memberikan dampak negatif berupa penurunan reputasi dan melemahnya hubungan dengan pemangku kepentingan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa etika bisnis memiliki peran strategis sebagai elemen utama dalam membangun keberlanjutan dan ketahanan perusahaan jangka panjang.
PERENCANAAN SDM BERBASIS PROYEKSI PERGANTIAN GENERASI (WORKFORCE AGING ANALYSIS) PADA PT ASURANSI RAMAYANA 2023-2025
Workforce aging adalah kondisi meningkatnya proporsi tenaga kerja pada kelompok usia menengah hingga lanjut yang berdampak pada kebutuhan perencanaan sumber daya manusia dalam organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh workforce aging terhadap kebutuhan SDM berbasis proyeksi pergantian generasi pada PT Asuransi Ramayana Tbk periode 2023–2025. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan analisis distribusi usia, masa kerja, proyeksi pensiun, serta analisis regresi untuk melihat hubungan antar variabel. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang disusun berdasarkan estimasi struktur tenaga kerja perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur usia karyawan didominasi oleh kelompok usia 31–50 tahun dengan proporsi signifikan pada usia mendekati pensiun. Proyeksi pensiun menunjukkan sekitar 25% karyawan akan memasuki masa pensiun dalam periode 2025–2027. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa usia karyawan dan potensi pensiun memiliki pengaruh signifikan terhadap kebutuhan SDM, sedangkan masa kerja turut memperkuat kecenderungan kebutuhan regenerasi tenaga kerja. Kondisi ini menunjukkan adanya risiko kekosongan tenaga kerja apabila tidak diimbangi dengan strategi perencanaan SDM yang tepat. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa workforce aging menjadi faktor utama yang mempengaruhi kebutuhan SDM pada perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi rekrutmen, pengembangan kompetensi, serta transfer pengetahuan untuk menjaga keberlanjutan organisasi.
ANALISIS PERAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DALAM KAPABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN MELALUI APIP DI KABUPATEN PONOROGO
pengelolaan keuangan publik merupakan aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berkaitan langsung dengan efektivitas penggunaan sumber daya publik dan anggaran daerah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa dengan mengutamakan transparansi dan akuntabilitas mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban sumber daya publik kepada masyarakat. kondisi kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Indonesia pada saat ini mendapatkan hasil yang tidak memuaskan, berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh BPKP telah menunjukkan bahwa sebagian besar kondisi kapabilitas berada pada level 1. Kondisi tersebut diperoleh berdasarkan dari hasil kriteria yang dikembangkan oleh IIA. Pada tahun 2019 pemerintah telah memiliki target yaitu 85% APIP dan harus berada pada level 3, berdasarkan data tersebut diperlukan upaya untuk meningkatkan kapabilitas aparatur di Kabupaten Ponorogo. Pada saat ini Inspektorat Kabupaten Ponorogo baru memenuhi 20 indikator dari 58 indikator (34,5%). Mengkaji dari beberapa faktor yang ada di Inspektorat Kabupaten Ponorogo saat ini belum bisa mencapai tingkat kapabilitas yang lebih baik, dan mengkaji beberapa upaya yang harus dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Ponorogo agar inspektorat tersebut dapat meningkatkan kapabilitasnya. Faktor yang menjadi penyebab mengapa inspektorat tersebut belum bisa mencapai level yang lebih tinggi yaitu disebabkan karena kurangnya komitmen dari kepala daerah, tim kerja yang kurang optimal dalam peningkatan kapabilitas, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya koordinasi. Berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, penerapan prinsip tersebut belum sepenuhnya terimplementasi jika belum ada mekanisme pengawasan yang efektif. Pengawasan berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan peraturan, rencana, serta tujuan yang telah ditetapkan. Kata kunci: kapabilitas, peningkatan, indikator, keuangan.
PROBLEMATIKA PEMBUKTIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
Korupsi Indonesia terus berkembang menjadi persoalan serius yang memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum serta proses peradilan pidana. Lemahnya pembuktian kerugian keuangan negara sering memunculkan perdebatan akibat penanganan perkara korupsi masih bertumpu kepada tafsir hukum, asumsi, maupun pendekatan administratif tanpa didukung pembuktian ilmiah yang kuat. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika pembuktian kerugian keuangan negara dalam sistem peradilan Indonesia serta mengkaji solusi penguatan pembuktian korupsi melalui reformasi hukum dan pengawasan digital. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui pengkajian bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap jurnal, peraturan perundang-undangan, berita hukum nasional, serta dokumen perkara korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya penerapan pembuktian terbalik, belum optimalnya pelacakan aset hasil korupsi, serta besarnya pengaruh politik terhadap penegakan hukum menjadi faktor utama lemahnya pembuktian perkara korupsi Indonesia. Jepang sebagai negara penganut civil law mampu menjaga tingkat korupsi rendah akibat pengawasan birokrasi ketat, budaya integritas tinggi, serta sistem pembuktian berbasis investigasi mendalam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia membutuhkan penguatan digital forensik, integrasi data kekayaan pejabat negara, pengawasan independen aparat penegak hukum, serta reformasi budaya hukum guna menciptakan sistem pembuktian korupsi yang objektif dan adil.
TRANSFORMASI PENERBITAN BAHAN TERCETAK KE NONCETAK DALAM MENDUKUNG AKSES INFORMASI DI PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI
Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan dalam pengelolaan dan penyebarluasan sumber informasi di perpustakaan perguruan tinggi. Perubahan tersebut ditandai dengan transformasi penerbitan bahan pustaka dari format tercetak menuju format noncetak atau digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji transformasi penerbitan bahan tercetak ke noncetak serta kontribusinya dalam mendukung akses informasi bagi sivitas akademika. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur, artikel ilmiah, buku, serta dokumen terkait transformasi digital perpustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerbitan bahan noncetak, seperti buku elektronik, jurnal elektronik, repositori institusi, dan basis data digital, mampu meningkatkan kemudahan akses informasi, memperluas jangkauan layanan perpustakaan, menghemat ruang penyimpanan, serta mendukung kegiatan pembelajaran dan penelitian secara lebih efektif. Namun, implementasi koleksi noncetak masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi, isu hak cipta digital, keamanan data, dan rendahnya literasi digital sebagian pengguna. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan yang terintegrasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan koleksi noncetak dalam mendukung layanan informasi di perpustakaan perguruan tinggi.
IMPLEMENTASI LITERASI DAN NUMERASI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS AUTISME JENJANG SDLB DI SLB NEGERI PROF. DR. SRI SOEDEWI MASJCHUN SOFWAN, S.H. KOTA JAMBI
Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi literasi dan numerasi pada anak berkebutuhan khusus autisme di SLB Negeri Prof. Dr. Sri Soedewi Kota Jambi. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kegiatan literasi dan numerasi telah berjalan, penerapannya masih dalam tahap pengembangan dan menghadapi berbagai kendala, seperti karakteristik siswa autisme yang memiliki hambatan komunikasi dan perhatian singkat, keterbatasan media pembelajaran, serta kompetensi dan pelatihan guru. Strategi yang diterapkan meliputi penggunaan media visual, simbol, dan pendekatan konkret agar materi lebih mudah dipahami. Dicurai bahwa pengembangan media yang variatif dan pelatihan guru yang lebih kompeten sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program. Selain itu, keterlibatan orang tua dan dukungan kebijakan yang lebih inklusif menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi literasi dan numerasi tersebut, sehingga mampu meningkatkan potensi dan perkembangan siswa autisme secara optimal.
ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENDUKUNG HUBUNGAN PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN DENGAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (STUDI PADA DPRD PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemerintah daerah mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji peran masyarakat dan DPRD dalam melakukan pengawasan anggaran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta guna meningkatkan akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran partisipasi masyarakat dan transparansi dalam mendukung optimalisasi fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan tanpa pengumpulan data lapangan. Data diperoleh melalui penelaahan jurnal ilmiah, buku referensi, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Data kemudian dianalisis melalui proses pengkajian dan sintesis teori untuk memahami hubungan antara partisipasi masyarakat, peran DPRD, transparansi, dan efektivitas pengawasan keuangan daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyaringan dan penyaluran aspirasi masyarakat merupakan faktor penting dalam memperkuat fungsi pengawasan DPRD. Partisipasi aktif dalam proses penganggaran berkontribusi terhadap peningkatan kontrol pengelolaan keuangan daerah. Secara normatif, DPRD memiliki kewenangan mengawasi pelaksanaan APBD guna mencegah penyimpangan serta menjamin pengelolaan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Transparansi menjadi prinsip utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik karena keterbukaan informasi anggaran memungkinkan DPRD dan masyarakat menjalankan pengawasan secara optimal. Namun, peran DPRD dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD masih belum optimal sehingga diperlukan peningkatan kapasitas dan penguatan partisipasi publik.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN KEUCHIK DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI GAMPONG LUENG KECAMATAN JANGKA KABUPATEN BIREUEN
Penelitian ini mengkaji kewenangan Keuchik dalam pengelolaan Dana Desa di Gampong Lueng, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Keuchik merupakan kewenangan atribusi yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan batasan pada musyawarah gampong, persetujuan Tuha Peut, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas. Secara praktik, pelaksanaannya telah sesuai secara administratif, namun belum optimal secara substantif terutama dalam partisipasi masyarakat dan transparansi anggaran. Efektivitas dipengaruhi oleh faktor yuridis dan non-yuridis seperti kapasitas aparatur, partisipasi masyarakat, budaya sosial, dan integritas kepemimpinan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas dan partisipasi masyarakat.
PERAN PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KOTA MATARAM
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di Kota Mataram. Fokus penelitian meliputi tingkat realisasi Pajak Kendaraan Bermotor, realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta kondisi kendaraan yang belum melakukan daftar ulang sebagai indikator kepatuhan wajib pajak. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari Samsat Kota Mataram dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif melalui perhitungan persentase, rasio, dan interpretasi capaian penerimaan pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor memberikan dampak positif terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah. Capaian tersebut menunjukkan bahwa program pemutihan mampu mendorong wajib pajak yang menunggak untuk kembali memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum optimal, yang ditunjukkan masih banyak kendaraan terdaftar yang belum melakukan daftar ulang. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat potensi penerimaan pajak yang belum tergali secara maksimal. Pogram Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dan kepatuhan wajib pajak dalam jangka pendek. Akan tetapi, untuk mewujudkan kepatuhan yang berkelanjutan diperlukan dukungan berupa peningkatan sosialisasi perpajakan, digitalisasi layanan pembayaran, pembaruan basis data kendaraan, serta penegakan aturan secara konsisten setelah program pemutihan berakhir. Kata Kunci: Pemutihan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah. Abstract This study aims to analyze the impact of the Motor Vehicle Tax Amnesty Program on improving taxpayer compliance in Mataram City. The focus of the study includes the realization of Motor Vehicle Tax (PKB) revenues, the realization of Motor Vehicle Ownership Transfer Fee (BBNKB) revenues, and the condition of vehicles that have not renewed their registration as indicators of taxpayer compliance. The research employs a quantitative descriptive approach using secondary data obtained from the Mataram Samsat Office and the Regional Revenue Agency of West Nusa Tenggara Province. The data were analyzed using descriptive analysis techniques through percentage calculations, ratios, and interpretations of tax revenue achievement. The findings indicate that the Motor Vehicle Tax Amnesty Program has had a positive impact on increasing regional tax revenues. These achievements demonstrate that the amnesty program has successfully encouraged delinquent taxpayers to fulfill their tax obligations. However, the level of taxpayer compliance remains suboptimal, as evidenced by the large number of registered vehicles that have not yet renewed their registrations. This condition suggests that there is still considerable untapped tax revenue potential. The Motor Vehicle Tax Amnesty Program has proven effective in increasing regional tax revenues and taxpayer compliance in the short term. Nevertheless, achieving sustainable compliance requires additional support in the form of enhanced tax education and outreach, digitalization of payment services, updating of vehicle databases, and consistent enforcement of regulations after the amnesty program concludes. Keywords: Tax Amnesty Program, Taxpayer Compliance, Regional Taxes, and Regional Original Revenue
TINGKAT ETIKA AKADEMIK SISWA SMA DI ERA DIGITAL
The development of digital technology has provided various benefits for learning activities but has also created challenges related to students' academic ethics. This study aimed to determine the level of academic ethics among senior high school students in the digital era. A descriptive quantitative method was employed using a Likert-scale questionnaire consisting of 25 statements. The respondents were 57 senior high school students. Data were analyzed using descriptive statistics through score and percentage calculations. The results show that students' academic ethics are at a high level. A total of 53 students (92.98%) are classified in the high category and 4 students (7.02%) in the moderate category. The average academic ethics score is 107.09 out of a maximum score of 125. These findings indicate that most students have demonstrated good academic ethics in learning activities and the use of digital technology. Keywords: academic ethics, high school students, digital era, digital literacy, academic integrity
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP ETIKA BISNIS TERHADAP KEPERCAYAAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mentransformasi dunia bisnis melalui platform e-commerce, namun perkembangan ini juga membawa tantangan etis terkait transparansi, keamanan data, dan kejujuran transaksi yang memengaruhi kepercayaan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan prinsip-prinsip etika bisnis dapat membangun dan meningkatkan kepercayaan konsumen dalam transaksi e-commerce. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan menganalisis 20 artikel jurnal yang relevan dari tahun 2021 hingga 2025. Hasil penelitian menujukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip etika bisnis yang mencakup kejujuran, transparansi, akuntabilitas, otonomi, dan keadilan secara signifikan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen.
MANAJEMEN STRATEGI BRANDING DI SMAS YADIKA KOTA JAMBI
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen strategi branding di SMAS Yadika Kota Jambi dalam upaya membangun citra dan meningkatkan daya saing sekolah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang dipilih secara purposive, meliputi kepala sekolah, guru, humas, siswa, orang tua, dan komite sekolah. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi branding dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Implementasi branding dilakukan melalui program unggulan Dual Track, pemanfaatan media sosial, pembentukan tim Yadika Creative Team (YCT), serta berbagai kegiatan promosi sekolah. Branding juga melibatkan seluruh stakeholder sebagai bagian dari pembentukan citra sekolah. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, sarana prasarana, kurangnya koordinasi, serta belum optimalnya evaluasi berbasis data. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen strategi branding memiliki peran penting dalam membangun citra dan meningkatkan daya saing sekolah, namun memerlukan pengelolaan yang lebih sistematis, konsisten, dan berkelanjutan agar hasilnya lebih optimal.