EKSISTENSI HAK-HAK TERSANGKA DAN TERDAKWA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Abstract

Adapun jenis penelitain ini adalah penelitian yuridis normatiyaitu mengkaji hukum
yang dikonsepkan sebagainorma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan
menjadi acuan perilaku setiap orang. Adapun yang digunakan adalah dengan
pendekatan stauta appriach, dengan bahan hukum primer dan skunder. Adapun
pembahasan terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi pengertian
sistem peradilan pidana yang terdiri dari sub-sub sistemnya yaitu kepolisian,
kejaksaan, kepolisian dan lembaga pemasyarakatan, dan pengertian tersangka dan
terdakwa serta menguraikan hak-hak-tersangka dan terdakwa yang diatur secara
rinci dalam KUHAP. Dengan kesimpulan bahwa hak-hak tersangka dan terdakwa
telah diatur secara rinci dalam pasal-pasal sebagi berikut, yaitu pasal 50 (ayat 1, 2
dan 3), 51 (hurup a dan b), 52, 53 (ayat 1 dan 2), 54, 55, 56 (ayat 1 dan 2), 57
(ayat 1 dan 2), 58, 59, 60, 61, 62 (ayat 1), 63,64,65, 66, dan 68. Disarankan
kepada komponen-komponen penegak hukum agar betul-betul memahami tugas
dan fungsi masing-masing dan selalu berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas
penegakan hukum, kepada tersangka dan terdakwa hendaknya harus paham dan
mengetahui hak-hak yang dimilki sehingga dapat melakukan keberatan apabila hakhaknya
diabaikan dan kepada pemerintah agar selau diadakan sosialisasi kepada
masyarakat agar mengetahui hak-haknya ketika berhadapan dengan permasalahan
hukum.
Kata kunci : eksistensi hak-hak tersangka dan terdakwa, dan sistem peradilan
pidana di Indonesia.

The type of the research is the study examines the juridical normatiyaitu
sebagainorma drafted laws or rules that apply in the community and to be a
reference the behavior of every person. The approach used is to stauta appriach,
with primary and secondary legal materials. The discussion on the formulation of the
problem in this research include understanding of the criminal justice system which
consists of sub-systems, namely the police, prosecutors, police and prisons, and the
sense of suspects and defendants as well as outlining the rights-suspects and
defendants are regulated in detail in the Criminal Procedure Code , With the
conclusion that the rights of suspects and defendants have been regulated in detail
in chapters as follows, namely article 50 (paragraph 1, 2 and 3), 51 (letters a and b),
52, 53 (paragraphs 1 and 2), 54, 55, 56 (paragraphs 1 and 2), 57 (paragraphs 1 and
2), 58, 59, 60, 61, 62 (paragraph 1), 63,64,65, 66, and 68. It is suggested that the
components law enforcement agencies in order to truly understand the duties and
functions of each and always coordinate in the implementation of law enforcement
duties, to the suspect and the accused should have to understand and know the
rights being owned so it can do mind if their rights are ignored and the government
to selau held dissemination to the public in order to know their rights when dealing
with legal issues.
Keywords: the existence of the rights of suspects and defendants, and the criminal
justice system in Indonesia