PERANAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DALAM MENYELESAIKAN SERTIFIKAT GANDA (STUDY KASUS DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SELONG)

Authors

  • HAIRUL MAKSUM

Keywords:

Peranan, Badan Pertanahan Nasional, Sertifikat ganda

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan sering terjadinya sertipikat ganda (overlapping) antara Pemegang hak dan mengetahui mekanisme yang digunakan dalam menyelesaikan masalah sertifikat ganda antara pemegang hak di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Selong. Penelitian ini bersifat normatif-empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini adalah : (1). Hal-hal yang menyebabkan timbulnya sertipikat ganda dalam satu bidang yang sama adalah dalam kasus ini terjadi antara lain karena sertipikat yang lama belum dipetakan didalam peta pendaftaran tanah, atau peta situasi dari daerah tersebut dan juga disebabkan karena ketidak telitian ketika pembuatan sertipikat yang baru sehingga menyebabkan munculnya sertipikat ganda yang dimohon oleh pemegang dan selaku pemilik hak atas tanah. Sehingga dengan munculnya sertipikat ganda tersebut menimbulkan cacat hukum pada sertipikat baru yang muncul dan merugikan pemegang hak atas tanah. (2). Penyelesaian terhadap sertipikat ganda tersebut dalam kasus ini dapat diselesaikan melalui langkah pertama yaitu dengan jalan musyawarah yang ditempuh oleh para pihak yaitu pemegang hak selaku penggugat dan Kantor pertanahan Kabupaten Lombok Timur dapat memanggil para pihak untuk menyelesaikan sertipikat ganda tersebut Dengan meninjau ulang atas terbitnya sertipikat ganda yang telah dikeluarkan. Dengan Dketahui permasalahannya BPN memberikan Solusi untuk Mengeluarkan Sertipikat yang lama yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1051 dan Sertipikat Hak milik Nomor 1052 dari Sertipikat yang baru dengan Nomor hak milik 1648 Sehingga luas pada Sertipikat 1648 berubah luasnya. Dan para pihak bisa menerima solusi yang diberikan.
Kata Kunci : Peranan, Badan Pertanahan Nasional, Sertifikat ganda

this study aims to find out what factors cause frequent double certificate (overlapping) between the holders of rights and know the mechanism used in solving the problem of double certificate between the holder the right at the national land Agency (BPN) town of Selong. This research is both normative-empirical approach, using a conceptual approach to legislation, and sociological approaches. The results of this study are: (1) the things that cause the onset of double certificate in one area of the same is in these cases occurred among other things because the certificate of the old uncharted in the land registry map, or map the situation of regions and also due to the lack of telitian when making a new certificate thus causing the appearance of a double certificate requested by the holder and as the owner of the rights over the land. So with the advent of the double certificate raises legal defects in a new certificate that appears and is detrimental to the holders of land rights. (2) completion of the certificate against the double in this case can be solved through the first step of that is by the way the deliberations taken by the parties, i.e. the holder of the rights as plaintiffs and the land East Lombok Regency Office can calling on the parties to complete the double-certificate with the review over the publication of the certificate which has been issued. With the absence of BPN was known for issuing the certificate provides solutions that are long i.e. the certificate Property Number 1051 and 1052 Number property rights Certificate from the certificate to the new number with property rights So broad in 1648 1648 Certificate changing extent. And all parties can accept the solution given.
Key words: Role, national land Agency, the double Certificate

Downloads

Download data is not yet available.

Published

03/03/2020