VALIDITAS PEMBUKTIAN MENGGUNAKAN CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE DALAM PERKARA PIDANA MENURUT PEMBAHARUAN KUHAP TAHUN 2025 DAN ASAS KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 777/PID.B/2016/PN JKT.PST)
Keywords:
Circumstantial evidence, pembuktian, hakimAbstract
Hukum Acara Pidana di Indonesia berfungsi sebagai landasan dalam mengatur proses peradilan, termasuk dalam menetapkan status terdakwa dalam kasus pidana. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik dan menimbulkan perdebatan hukum adalah perkara Jessica Kumala Wongso atas dugaan pembunuhan terhadap I Wayan Mirna Shalihin menggunakan racun sianida yang dicampurkan ke dalam kopi. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana bukti tidak langsung atau circumstantial evidence dapat digunakan dalam proses peradilan untuk membentuk keyakinan hakim, meskipun tidak tertulis secara eksplisit dalam KUHAP. Metode yang digunakan bersifat deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan perbandingan normatif terhadap hukum pidana terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 sebagai bentuk bukti pendukung. Dalam kasus Jessica, meskipun tidak ditemukan saksi langsung atau alat bukti yang secara eksplisit menunjukkan keterlibatannya, hakim membangun keyakinan dari rangkaian bukti tidak langsung yang saling mendukung dan konsisten. Pembentukan keyakinan ini menjadi dasar yang sah untuk menetapkan status terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan, kekuatan keyakinan hakim yang lahir dari bukti-bukti berkesinambungan dapat menggantikan keterbatasan bukti langsung tanpa melanggar prinsip hukum acara pidana yang berlaku.
Downloads
References
Alam, A. (2024). Legal Principles Governing Convictions Based on Circumstantial Evidence. International Journal of Legal Science and Innovation, 6(3), 63–73.
Alkautsar, B., Mulyati, N., & Danil, E. (2024). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DENGAN MENGGUNAKAN BUKTI TIDAK LANGSUNG (CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE). JurnalIus Civile (RefleksiPenegakan Hukum dan Keadilan), 8(2), 1–16.
Anom, A. (2023). ANALISIS PENGGUNAAN ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA MINYAK GORENG NO. 15/KPPU-I/2022. UNES Journal of Swara Justisia, 7(1), 174–180.
Bakri, R., & Jeddawi, M. (2022). ANALISIS INDEKS NEGARA HUKUM INDONESIA Indonesia of Law State Index Analysis. PALLANGGA PRAJA, 4(2).
Enggarsasi, U. (2021). PRESUMPTION OF INNOCENCE IN MURDER TRIALS: LEGAL PRINCIPLES OF CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE IN INDONESIAN CRIMINAL LAW. IJLR: International Journal of Law Recontruction, 5(2), 1–23.
Haqiqi, M. N. A., & Dewi, G. A. A. P. (2024). TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE DALAM PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI. Jurnal Kertha Desa, 12(10).
Hari Wibowo, Dodi Jaya Wardana, Levina Yustitia, & Hasnan Bachtiar. (2024). The Legal Status of Circumstantial Evidence in the Context of Criminal Cases in Indonesia. Justisi, 10(3), 716–728. https://doi.org/10.33506/js.v10i3.3307
Hiariej, E. O. S. (2024). Circumstantial Evidence dalam Hukum Pidana Indonesia. Universitas Katolik Parahyangan.
HRS. (2014). Menakar Kekuatan Circumstantial Evidence di Persaingan Usaha. hukumonline.com.
Hussain, A., & Khan, I. A. (2023). Scope and Admissibility of Circumstantial Evidence in Criminal Cases in Pakistan. Law and Policy Review (LPR), 2(2).
Indonesia, R. (2024). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981. Kuhap, 871.
Kadir, Z. K. (2025). KONFLIK KEYAKINAN HAKIM: ANALISIS PERBANDINGAN CONVICTION INTIME DI PRANCIS DAN CONVICTION RAISONNÉE DI PORTUGAL. JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN ILMU, 2(2), 60–71.
Khanna, P. (2023). ROLE OF CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM. International Journal of Multidicinary Educational Research, 017(7), 27–33.
Kusworo, D. L. (2024). Uncovering Ronald Tannur ’ s Acquittal : Circumstantial Evidence as a Starting Point for Reforming Criminal Evidence System. Sultan Jurisprudence, 4(2).
Laily Az Zahra, K., Mufid Al Amjad, M. F., Nabya Maulidian, S., Silvia, S., & Azfa Asyifa, F. (2024). Relevansi Kepentingan Alat-Alat Bukti Dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata. The Juris, 8(1), 95–104. https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1185
Latifah, M. (2021). Perlukah Mengatur Prinsip Exclusionary Rules of Evidence dalam RUU Hukum Acara Pidana. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 12(1), 101–122.
Manik, F. J. M., Sinaga, I. S., Hamonagan, J. M., & Alusianto. (2022). PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN. Journal Indonesia Sosial Sains, 3(10), 785.
Muksin, M. R. S., & Rochaeti, N. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2(3), 343–358. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.343-358
Muninggar, R. A., & Saleh, R. (2024). Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Australia Tentang Pengaturan Pertimbangan Bisnis ( Business Judgement ). Unes Law Review, 6(3), 9104–9113.
Murphy, S. D. (2012). The international court of justice. International Litigation in Practice, 4(4), 11–35. https://doi.org/10.14217/9781848598799-13-en
Naftali, R., & Ibrahim, A. L. (2021). Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Dilakukan Secara Online. Esensi Hukum, 3(2), 144–157. https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i2.100
Pangestu, K., Suyanto, H., & Agustanti, R. D. (2021). Application of Circumstantial Evidence in Criminal Laws in Indonesia. Jurnal Hukum Novelty, 12(1), 54–66. https://doi.org/10.26555/novelty.v12i01.a16996
Parashar, M. (2024). Brief analysis of circumstantial evidence. Indian Journal of Integrated Research in Law, IV(I), 187–194.
Putusan NO.498 K/PID/2017 (2017).
Redaksi, T. (2023). Efek Film Dokumenter Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso dalam Pantauan Netray. Voi.id. https://voi.id/bernas/319899/efek-film-dokumenter-ice-cold-murder-coffee-and-jessica-wongso-dalam-pantauan-netray#google_vignette
Rosikhu, M. (2024). Kedudukan Bukti Tidak Langsung Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4, 18425–18433.
Siregar, P. J. W. S. (2022a). PERBANDINGAN SISTEM HUKUM CIVIL L PERBANDINGAN SISTEM HUKUM CIVIL LAW DAN COMMON L AN COMMON LAW DALAM PENERAP AM PENERAPAN YURISPRUDENSI DI URISPRUDENSI DITINJAU DARI POLI ARI POLITIK HUKUM. Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 2(December).
Siregar, P. J. W. S. (2022b). Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau dari Politik Hukum. Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2(2), 1027–1036.
Suhartanto, F. P., Febrianty, Y., Pakuan, U., Tengah, K. B., & Bogor, K. (2024). Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law. KONSENSUS : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi, 1(3), 72–83.
Suryanti, R. (2023). HUKUM ACARA PERDATA Sebuah Pengantar (Cet.I). Al-Bidayah.
Suyanto. (2018). Hukum Acara Pidana (Cet.I). Zifatama Jawara.
Syaeh, M. T. (2023). Legitimasi Kebobrokan Bukti Pidana : Analisis Kasus Jessica Mirna Melalui International Court Of Justice Berbasis Sistem Internet Of Things ( IOT ) Merata-Tertata Hukum Di Indonesia SDGS Point 16. 3, 7871–7883.
Syauta, A. (2022). Perbandingan Sistem Hukum Benua Eropa Dan Sistem Hukum Nasional Indonesia. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 3(1), 1–13. https://doi.org/10.51749/jphi.v3i1.53
Ulfa, O. S., & Achyar, G. (2023). BARANG BUKTI DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM. 1(1), 10–21.
Umar, M. N., & Zias, Z. (2017). Studi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif tentang Sanksi Pidana bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan. LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 6(1), 128–155. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1847
Wulandari, C. (2018). LEGAL ANALYSIS OF THE USE OF CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE THEORY: STUDY OF THE SUPREME COURT DECISION NUMBER 777/Pid.B/2016/ PN JAKARTA PUSAT. YUSTISIA, 3(2), 91–102.
Zurnetti, A., Wahyuni, F., & Rahmah, S. (2021). PENGANTAR HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA. In PT.Raja Grafindo Persada (Cet.I, Vol. 11, Nomor 1). PT.Rajagrafindo Persada.
