Apakah Whoosh Merupakan Aset Publik? Literatur Review Pencatatan, Pengakuan, dan Pelaporannya
Keywords:
kepemilikan publik, akuntansiAbstract
Proyek Kereta Cepat Whoosh merupakan salah satu infrastruktur strategis nasional dengan struktur pembiayaan kompleks yang melibatkan BUMN, Penyertaan Modal Negara (PMN), dan pinjaman luar negeri. Kompleksitas ini memunculkan perdebatan mengenai statusnya sebagai aset publik dalam perspektif akuntansi sektor publik. Penelitian ini bertujuan menelaah apakah Whoosh dapat dikategorikan sebagai aset publik dengan menggunakan pendekatan systematic literature review terhadap regulasi akuntansi pemerintahan, standar pelaporan BUMN, teori publicness (Bozeman), serta literatur mengenai hybrid public assets. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Whoosh menjalankan fungsi pelayanan publik dan berada dalam pengawasan regulatif pemerintah, proyek ini tidak memenuhi kriteria aset publik menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) karena tidak dibiayai langsung oleh APBN, tidak tercatat sebagai BMN, dan dikelola oleh korporasi (PT KCIC) yang menerapkan PSAK. Selain itu, keterbatasan akses publik akibat struktur tarif dan ketiadaan skema Public Service Obligation (PSO) menunjukkan bahwa fungsi publiknya belum bersifat universal. Dengan demikian, posisi Whoosh lebih tepat diklasifikasikan sebagai quasi-public asset atau public-oriented commercial asset, yaitu aset komersial yang mengandung elemen layanan publik namun tidak memenuhi karakteristik aset publik tradisional. Temuan ini menegaskan perlunya penyempurnaan kebijakan pelaporan aset hibrida dan perumusan kerangka tarif yang lebih inklusif untuk memperkuat akuntabilitas fiskal dan fungsi publik proyek sejenis di Indonesia.
Downloads
References
Anaf, J., Freeman, T., & Baum, F. (2024). Privatisation of government services in Australia: what is known about health and equity impacts. Globalization and Health, 20(1), 32. https://doi.org/10.1186/s12992-024-01036-w
Anguelov, D. (2023). Financializing urban infrastructure? The speculative state-spaces of ‘public-public partnerships’ in Jakarta. Environment and Planning A: Economy and Space, 55(2), 445–470. https://doi.org/10.1177/0308518X221135823
Bozeman, B. (2007). Public Value and Public Interest: Counterbalancing Economic Individualism. Georgetown University Press.
BPK. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Fatmadila, A. A., Alfadhil, F. A., Juliana, N. P., Pratama, N. A. P., Adiwijaya, R. T. R., Al Akbar, I. A., Dharma, M., & Rahmawati, R. (2024). Persepsi Masyarakat Terhadap Transportasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung Melalui Platform Quora. CRANE: Civil Engineering Research Journal, 5(2), 48–55. https://doi.org/10.34010/crane.v5i2.14209
Grout, P. A. (2003). Public and private sector discount rates in public–private partnerships. The Economic Journal, 113(486), C62–C68. https://doi.org/10.1111/1468-0297.00109
Korir, J., Gichohi-Wainaina, W. N., Park, O.-H., Kwon, S.-W., Colwell, M. J., & Oldewage-Theron, W. (2025). Mapping the Drivers of Multisectoral Nutrition Governance and Its Link to Nutrition Outcomes in Kenya: A Qualitative Inquiry. Nutrients, 17(2), 209. https://doi.org/10.3390/nu17020209
Liang, Y., & Wang, H. (2019). Sustainable Performance Measurements for Public–Private Partnership Projects: Empirical Evidence from China. Sustainability, 11(13), 3653. https://doi.org/10.3390/su11133653
Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Andi.
Naczyk, M. (2014). Creating French-Style Pension Funds: Business, Labour and the Battle Over Patient Capital. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2549333
Nia Rifanda Putri, Teguh Lesmana, Eva Yuniarti Utami, Musran Munizu, & Nersiwad. (2024). Peran Kualitas Pelayanan dalam Meningkatkan Kepuasan Konsumen Pemesanan Tiket Kereta Api Jarak Jauh Melalui Aplikasi KAI Access Ditinjau dari Perspektif Marketing Syariah. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 5(6). https://doi.org/10.47467/elmal.v5i6.4181
Tetama, A. R., Suharno, S., & Tyola, Y. N. (2022). Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Memaknai Konsultasi Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengadaan Tanah. Widya Bhumi, 2(2), 136–151. https://doi.org/10.31292/wb.v2i2.41
Wilson Nainggolan, S. H., & Marviana, R. D. (2022). ANALISIS IMPLEMENTASI APLIKASI SAP TERHADAP PENCATATAN ASET TETAP PADA PT. KAI (PERSERO) MEDAN. PROSIDING FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS DHARMAWANGSA, 1(1), 15–22. https://doi.org/10.46576/prosfeb.v1i1.32









