ANALISIS PERAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DALAM KAPABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN MELALUI APIP DI KABUPATEN PONOROGO
Keywords:
Kata kunci: kapabilitas, peningkatan, indikator, keuangan.Abstract
pengelolaan keuangan publik merupakan aspek yang sangat penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berkaitan langsung dengan efektivitas
penggunaan sumber daya publik dan anggaran daerah. Berbagai penelitian menunjukkan
bahwa dengan mengutamakan transparansi dan akuntabilitas mampu meningkatkan kinerja
pemerintah daerah melalui keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban sumber daya
publik kepada masyarakat. kondisi kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di
Indonesia pada saat ini mendapatkan hasil yang tidak memuaskan, berdasarkan hasil penilaian
yang dilakukan oleh BPKP telah menunjukkan bahwa sebagian besar kondisi kapabilitas
berada pada level 1. Kondisi tersebut diperoleh berdasarkan dari hasil kriteria yang
dikembangkan oleh IIA. Pada tahun 2019 pemerintah telah memiliki target yaitu 85% APIP
dan harus berada pada level 3, berdasarkan data tersebut diperlukan upaya untuk meningkatkan
kapabilitas aparatur di Kabupaten Ponorogo. Pada saat ini Inspektorat Kabupaten Ponorogo baru
memenuhi 20 indikator dari 58 indikator (34,5%).
Mengkaji dari beberapa faktor yang ada di Inspektorat Kabupaten Ponorogo saat ini
belum bisa mencapai tingkat kapabilitas yang lebih baik, dan mengkaji beberapa upaya yang
harus dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Ponorogo agar inspektorat tersebut dapat meningkatkan kapabilitasnya. Faktor yang menjadi penyebab mengapa inspektorat tersebut
belum bisa mencapai level yang lebih tinggi yaitu disebabkan karena kurangnya
komitmen dari kepala daerah, tim kerja yang kurang optimal dalam peningkatan kapabilitas,
keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya koordinasi. Berdasarkan prinsip
tata kelola yang baik, penerapan prinsip tersebut belum sepenuhnya terimplementasi jika belum ada
mekanisme pengawasan yang efektif. Pengawasan berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh
proses pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan peraturan, rencana, serta tujuan
yang telah ditetapkan.
Kata kunci: kapabilitas, peningkatan, indikator, keuangan.
Downloads
References
Afrina, Y. (2015). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap
Akuntabilitas Keuangan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 12(1), 45–63.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2021). Pedoman Penilaian
Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Jakarta: BPKP.
Idrawahyuni. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Rasio Efektivitas,
Efisiensi, dan Pertumbuhan Pendapatan. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 20(2), 112–
130.
Institute of Internal Auditors (IIA). (2017). Internal Audit Capability Model (IA-CM) for the
Public Sector. Florida: The Institute of Internal Auditors Research Foundation.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta:
Sekretariat Negara Republik Indonesia
Purba, R. (2022). Pendapatan Asli Daerah dan Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah dalam
Kerangka Otonomi Daerah. Jurnal Administrasi Publik dan Keuangan Daerah, 8(1),
77–95.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: Sekretariat Negara
Republik Indonesia.
Widodo, T., & Kusuma, H. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi
Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Jurnal Akuntansi Pemerintah, 5(2), 134–151.
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.
