EFEKTIFITAS PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 TERHADAP PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA DI INDONESIA

https://doi.org/10.53952/jir.v3i1.231

Authors

  • ZULFARANI AZIZI

Keywords:

Restrukturisasi, Privatisasi, BUMN.

Abstract

BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional
berdasarkan demokrasi ekonomi. BUMN mempunyai peranan penting dalam
penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan
masyarakat. Pengaturan mengenai BUMN diatur dalam Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2003. Privatisasi dan restrukturisasi diatur pula di dalamnya. Perbandingan
pengaturan restrukturisasi dan privatisasi BUMN di Indonesia baik sebelum maupun
sesudah lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Adapun
perbandingan tersebut terkait dengan restrukturisasi pengaturannya lebih spesifik
sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, sedangkan privatisasi
pengaturannya lebih spesifik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang
BUMN. Dalam hal pelaksanaan privatisasi BUMN terhadap ketentuan Pasal 33
UUDNRI 1945, bahwa privatisasi BUMN bertentangan dengan amanat UUDNRI 1945
karena cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh negara akan tetapi ketika diprivatisasi maka cabang usaha
tersebut akan dikuasai oleh pihak swasta baik swasta nasional maupun swasta asing.
Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN maka
implikasi hukumnya terhadap restrukturisasi dan privatisasi BUMN memberikan
pengaturan yang lebih spesifik dalam hal privatisasi, sedangkan dalam hal
restrukturisasi tidak dijelaskan lebih spesifik bila dibandingkan dengan sebelum
lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN. Selain itu,
pemerintah gencar melakukan upaya privatisasi BUMN dengan adanya regulasi
tesebut.
Kata Kunci: Restrukturisasi, Privatisasi, BUMN.

SOE is one of the perpetrators of economic activity in the national economy based on
economic democracy. SOE has an important role in organizing the national economy
in order to realize the people's welfare. Arrangements regarding SOE regulated in Law
No. 19 of 2003 regulates the privatization and restructuring in it. Comparison of setting
the restructuring and privatization of state-owned enterprises in Indonesia both before
and after the enactment of Law No. 19 of 2003 on SOEs. The comparison is related to
the restructuring of more specific regulation before the enactment of Law No. 19 of
2003, while the privatization of more specific regulation in Act No. 19 of 2003 on
SOEs. In terms of implementation of the privatization of the provision of Article 33
UUDNRI 1945, that privatization is contrary to the mandate of UUDNRI 1945 because
production branches which are important for the country and dominate the life of the
people controlled by the state but when it privatized the business branches will be
controlled by private parties either private national and foreign private. With the
issuance of Law No. 19 of 2003 on State Enterprises, the implications of the law on
the restructuring and privatization of state-owned companies provide the setting more
specific in terms of privatization, while in terms of restructuring are not described more
specifically when compared to before the birth of Law Number 19 Year 2003 on State
Enterprises , Moreover, governments have taken a vigorous privatization with the
regulatory proficiency level.
Keywords: Restructuring, privatization, state-owned companies.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

03/07/2020

How to Cite

ZULFARANI AZIZI. (2020). EFEKTIFITAS PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 TERHADAP PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA DI INDONESIA. Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani, 3(1), 78–88. https://doi.org/10.53952/jir.v3i1.231